Padang – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Salah satu langkah yang akan diperjuangkan adalah menaikkan besaran bantuan per anak, memperpanjang masa pemberian bantuan, serta mendorong penambahan alokasi anggaran bagi panti asuhan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin SImanjuntak saat menerima perwakilan panti asuhan dan yayasan pengelola panti asuhan dari Kabupaten Pasaman, Rabu (29/7/2026).
Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar sengaja mengundang para pengurus dan pengelola panti asuhan untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Menurut Khairuddin, pihaknya perlu memperjuangkan kenaikan bantuan untuk panti asuhan tersebut, karena ada indikasi akan terjadi pengurangan alokasi dari APBD.
"Di saat kebutuhan anak-anak panti terus meningkat, anggarannya justru menurun. Kondisi ini tentu menjadi perhatian kami. Fraksi Gerindra berpandangan bahwa anggaran untuk panti asuhan seharusnya ditingkatkan, bukan malah dikurangi," kata Khairuddin.
Sebagai bentuk keberpihakan terhadap anak-anak panti asuhan, Fraksi Gerindra akan mengusulkan peningkatan nilai bantuan, termasuk masa pemberian bantuan juga diperpanjang dari 300 hari menjadi 360 hari dalam setahun.
"Usulan ini merupakan bentuk komitmen kami agar kualitas pengasuhan, pemenuhan gizi, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak-anak di panti asuhan semakin baik. Kami juga akan memperjuangkan penambahan anggaran khusus bagi anak yatim dan panti asuhan dalam pembahasan APBD," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan panti asuhan juga menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi, mulai dari pembaruan legalitas dan kepengurusan yayasan, keterbatasan bantuan operasional selain bantuan beras, hingga kebutuhan pakaian, obat-obatan, perlengkapan anak, dan berbagai sarana penunjang lainnya.
Menanggapi hal itu, Khairuddin menyatakan Fraksi Gerindra akan memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat agar berbagai kebutuhan yang memungkinkan dapat dibantu melalui mekanisme Pokir DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khairuddin menegaskan Fraksi Gerindra akan terus mengawal berbagai kebutuhan panti asuhan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang memungkinkan, seperti pakaian, perlengkapan anak, maupun sarana pendukung lainnya, dapat direalisasikan melalui skema yang sesuai aturan.
"Kami ingin memastikan negara hadir untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Panti asuhan memiliki peran besar dalam membina generasi penerus bangsa. Karena itu, Fraksi Gerindra akan terus mengawal peningkatan anggaran dan berbagai bentuk dukungan agar pelayanan kepada anak-anak panti semakin baik," tegas Khairuddin.
Sesuai data Dinas Sosial, saat ini, di Sumbar terdapat 8 UPT negeri dan 135 panti asuhan swasta yang menaungi kurang lebih 3.000 anak. Khusus di Kabupaten Pasaman terdapat 6 panti asuhan yang saat ini memperoleh bantuan dari Pemerintah Provinsi dengan jumlah penerima manfaat sekitar 103 anak.**